PP Nomor 14 Tahun 2019 : Jenis dan Tarif Atas yang Berlaku pada LAPAN

26

Peraturan Pemerintah/PP Nomor 14 Tahun 2019 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di buat atas 2 pertimbangan berikut :

  • a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  • b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

PP Nomor 14 Tahun 2019

Pasal 1 PP No 14 Tahun 2019 menetapkan bahwa :

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berasal dari:

  • a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
  • b. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer; dan
  • c. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2019 menetapkan bahwa :

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat:

  • a. menerima royalti atas kekayaan intelektual;
  • b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan operasional;
  • c. melaksanakan jasa bimbingan teknis; dan/atau
  • d. melaksanakan jasa keahlian, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3 PP Nomor 14 Tahun 2019 menetapkan bahwa :

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa jasa bimbingan teknis dan jasa tenaga ahli tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Lihat Juga : PP Nomor 13 Tahun 2019

Untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai Peraturan Pemerintah ini, Download : PP No 14 Tahun 2019.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here