PP Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi PPD

122

Peraturan Pemerintah/PP Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD) di buat dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PP Nomor 13 tahun 2019

Pasal 1 PP No 13 tahun 2019 menetapkan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  • 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  • 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  • 3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  • 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan
    pemerintahan daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2 PP Nomor 13 tahun 2019 menetapkan bahwa :

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

  • a. LPPD;
  • b. LKPJ;
  • c. RLPPD; dan
  • d. EPPD

Pasal 3 PP No 13 tahun 2019 menetapkan bahwa :

LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:

  • a. transparansi;
  • b. akuntabilitas;
  • c. akurasi; dan
  • d. objektif.

Lihat Juga : PP Nomor 12 Tahun 2019

Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai peraturan pemerintah ini, download : PP No 13 Tahun 2019.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here