PP No 4 Tahun 2019 : BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

43

Di buatnya Peraturan Pemerintah PP No 4 Tahun 2019 TentangĀ  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berdasarkan atas 2 pertimbangan yaitu :

  • a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
  • b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

Pasal 1 dan 2 PP No 4 Tahun 2019

Pasal 1 PP Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  • 1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  • 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  • 3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
  • 4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan Konsumen.
  • 5. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah
    yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan Konsumen.
  • 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2 PP NO 4 Tahun 2019 menetapkan bahwa :

  • (1) BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada presiden.
  • (2) BPKN merupakan lembaga nonstruktural.
  • (3) Dalam hal diperlukan, untuk meningkatkan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibukota daerah provinsi.

Lihat Juga : PP No 3 Tahun 2019

Untuk membaca lengkap semua isi dalam Peraturan Pemerintah ini, Anda dapat mendownload file berikut : PP Nomor 4 Tahun 2019.pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here